BANJARBARU, 14 Juli 2025 – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, S.Hut., MP., menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., yang berlangsung khidmat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dan turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel, para bupati dan walikota se-Kalimantan Selatan, serta seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan ini menjadi momen penting dalam rangka penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan profesional.
Selain pelantikan Sekdaprov, Gubernur Kalsel juga melantik dan mengambil sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalsel. Di waktu yang sama, dilantik pula jajaran Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel) periode 2025–2030.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan dividen dari PT. BPD Kalsel (PERSERODA) dan PT. Bangun Banua Kalsel (PERSERODA) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan ini menandai kontribusi nyata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan dikukuhkan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun daerah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi kehutanan di Kalimantan Selatan.
“Semoga para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pelayanan untuk kemajuan Banua. Mari kita lanjutkan kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari,” ujarnya.
Kehadiran Dishut Kalsel dalam momen strategis ini menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung agenda reformasi birokrasi serta penguatan kepemimpinan daerah menuju tata kelola yang semakin baik.
Tinggalkan Balasan