BANJARMASIN, 24 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) guna meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan di daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Dalam penguatan peran GWPP tersebut, Pemprov Kalsel menyiapkan lima langkah strategis, yakni memperkuat koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan data pembangunan, mengoptimalkan digitalisasi sistem monitoring, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta melaksanakan evaluasi berbasis kinerja. Kelima langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Dengan dukungan sistem koordinasi yang semakin kuat dan pemanfaatan teknologi digital, setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Melalui strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan. Penguatan fungsi GWPP juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Tinggalkan Balasan